Ganjar Pranowo Pilih Oposisi pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, memutuskan untuk berada di jalur oposisi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini diumumkan Ganjar dalam acara Halal Bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, pada Senin, 6 Mei 2024.

Ganjar menyatakan bahwa dirinya tidak akan bergabung dalam pemerintahan ini, namun ia sangat menghormati pemerintahan ini dan akan melakukan kontrol dengan cara yang benar.

“Saya declare, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” kata Ganjar.

Ganjar juga menegaskan bahwa berada di dalam atau di luar pemerintahan semuanya terhormat. Ia meminta tidak ada saling mencibir soal itu.

“Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir,” katanya.

Menurut Ganjar, cara naik kelas yang dia maksud adalah menyampaikan kritik ke pemerintah melalui jalur di DPR RI. Dia menyampaikan kritikan yang disampaikan melalui DPR adalah cara bagus untuk mengontrol pemerintahan.

“Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” ungkapnya.

Keputusan Ganjar ini mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut PDI-P arahnya bakal menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Sebab, mendukung Ganjar yang jadi oposisi,” ujar Ujang.

Keputusan Ganjar ini menjadi sorotan publik dan menjadi perbincangan di berbagai media. Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, di mana setiap pihak memiliki hak untuk memilih posisinya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.