RAGAMCERITA.COM – Sebuah aksi protes terjadi di Kantor Balai Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Senin (18/9/2023). Ratusan warga desa menggeruduk kantor balai desa karena kesal dengan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh perangkat desa.

Aksi protes tersebut berlangsung ricuh dan memanas. Warga yang didominasi oleh ibu-ibu melemparkan kursi plastik ke arah perangkat desa yang berada di dalam ruangan. Suasana semakin kacau ketika ada kalimat yang memancing emosi dari pihak desa.

Video yang merekam kejadian tersebut viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 30 detik yang diunggah oleh akun Instagram @memomedsos, terlihat warga berkerumun di dalam ruangan kantor balai desa. Beberapa warga tampak berteriak dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak desa.

Menurut keterangan salah satu warga, Tatang, masyarakat merasa dirugikan karena dana bansos dan PKH yang seharusnya mereka terima tidak sampai ke tangan mereka. Ia mengatakan bahwa ada warga yang tidak menerima bansos sama sekali, padahal berhak menerima. Ada juga yang hanya menerima sebagian dengan alasan belum cair dari pusat.

Baca Juga:Viral, Warga Kembalikan Sampah yang Dibuang Sembarangan ke Rumah Pelaku

“Ya kita itu kan datang mediasi karena mempertanyakan dana bansos itu larinya kemana. Ada masyarakat yang tidak menerima sama sekali, ada yang menerima hanya sebagian dengan alasan belum cair dari pusat,” kata Tatang saat ditemui Kuninganmass.

Tatang menambahkan bahwa dugaan korupsi dana bansos dan PKH oleh perangkat desa sudah terjadi sejak tahun 2021. Ia mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke pihak kecamatan, namun tidak ada tindak lanjut yang memuaskan.

“Kita sudah lapor ke kecamatan, tapi tidak ada tanggapan. Kita juga sudah lapor ke polisi, tapi juga tidak ada perkembangan. Makanya kita kesal dan geruduk balai desa,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Kepala Desa Sukadana, Asep Suryana, membantah adanya korupsi dana bansos dan PKH di desanya. Ia mengatakan bahwa semua dana tersebut sudah disalurkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Baca Juga:Viral, Respons dan Ucapan Ketua DPRD Garut Bikin Pendemo Geram

“Kami tidak ada korupsi dana bansos dan PKH. Kami sudah salurkan sesuai dengan data dari pusat. Kalau ada warga yang tidak menerima, itu karena mereka tidak masuk dalam data penerima,” kata Asep saat dikonfirmasi iNews.

Asep juga mengaku heran dengan aksi protes yang dilakukan oleh warga. Ia mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada komunikasi atau mediasi antara warga dan pihak desa terkait masalah tersebut.

“Kami kaget dengan aksi mereka. Kami tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka. Kami tidak pernah diajak bicara atau dimintai klarifikasi oleh mereka,” ucapnya.

Akibat aksi protes tersebut, aktivitas di kantor balai desa terganggu. Beberapa fasilitas seperti kursi, meja, dan komputer rusak akibat dilempar oleh warga. Asep mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum.

“Kami akan laporkan ini ke polisi. Ini kan sudah merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban. Kami harap ada penegakan hukum yang adil untuk kasus ini,” tandasnya.