Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu (14/12/2024).

Keputusan ini dibuat terkait penerapan darurat militer yang menggemparkan Korsel beberapa waktu lalu.

Dari total 300 anggota parlemen, 204 suara mendukung pemakzulan, sementara 85 menolak, dengan tiga abstain dan delapan suara tidak sah.

Pemakzulan ini diajukan oleh oposisi utama, Partai Demokrat, serta beberapa partai kecil, dengan tuduhan bahwa Presiden Yoon melanggar konstitusi dan undang-undang negara saat mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu.

Keputusan darurat tersebut dicabut hanya enam jam kemudian setelah menuai kritik luas.

Dengan persetujuan mosi pemakzulan oleh parlemen, langkah berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan memutuskan apakah akan menegakkan keputusan ini atau mengembalikan Presiden Yoon ke jabatannya.

Pemakzulan Yoon Suk Yeol menambah daftar panjang gejolak politik di Korea Selatan.

Sebelumnya, Presiden Park Geun-hye dimakzulkan pada 2017 karena skandal korupsi yang melibatkan orang kepercayaannya, Choi Soon-sil.

Pemakzulan itu memicu gelombang besar unjuk rasa publik yang dikenal sebagai Candlelight Revolution.

Keputusan Majelis Nasional disambut dengan unjuk rasa besar-besaran di seluruh negeri.

Di Seoul, puluhan ribu orang berkumpul di depan gedung Majelis Nasional untuk menyatakan dukungan terhadap pemakzulan Yoon. Demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti “Makzulkan Yoon Sekarang!” dan “Lindungi Demokrasi Korea!”.

Namun, pemakzulan ini juga memperlihatkan perpecahan di kalangan masyarakat. Ribuan pendukung konservatif Yoon berkumpul di Lapangan Gwanghwamun, mengutuk keputusan parlemen dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak adil.

Pemakzulan ini diprediksi akan membawa dampak besar terhadap stabilitas politik dan ekonomi Korea Selatan.

Di tengah ketidakpastian kepemimpinan, pasar keuangan diperkirakan akan terguncang. Selain itu, kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirancang oleh pemerintahan Yoon kemungkinan besar akan tertunda.